Pedoman dan Pelayanan

Judul Deskripsi

Program Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018

Program Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018

Download

Pengumuman Pengkinian Data Pemegang Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP

Surat Edaran Pengkinian Data Pemegang Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP.

Download

Pemberitahuan Pencetakan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dipandang perlu perbaikan dan pengembangan terhadap pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP khususnya terhadap ketentuan pencetakan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP.

Adapun beberapa ketentuan dalam pencetakan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP yang akan diberlakukan pada bulan Oktober tahun 2018 terlampir pada pemberitahuan berikut

Download

Sosialisasi Kegiatan dan/atau Layanan Pusdiklat PBJ Tahun 2020

Menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan terkait peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 88 bahwa Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berkaitan dengan meningkatkan independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya Pasal 5 bahwa instansi pembina jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP mempunyai tugas memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
  4. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 terkait Peningkatan Profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
  6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;

 

bersama ini kami sampaikan Kegiatan dan Layanan Pusdiklat PBJ LKPP sebagai berikut:

  1. Dalam rangka memberikan jaminan dan keyakinan kualitas penyelenggaraan pelatihan telah sesuai dengan Pedoman Penyelenggaran Pelatihan PBJ dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ), Pusdiklat PBJ mempunyai layanan Akreditasi LPPBJ dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Instansi/Lembaga yang dapat bertindak sebagai LPPBJ terdiri atas:
      1. Pusdiklat PBJ;
      2. Unit organisasi di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; atau
      3. Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Swasta yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan/atau pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. LPPBJ Terakreditasi dapat melaksanakan Pelatihan PBJ sesuai dengan hak dan kewenangan berdasarkan status akreditasinya.
      1. Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ, antara lain:
        1. Pelatihan Okupasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen;
        2. Pelatihan berdasarkan Cluster Kompetensi PBJ; dan
        3. Pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan.
  2. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pusdiklat PBJ LKPP mempunyai 2 (dua) Program Pelatihan PBJ yaitu:
    1. Program Pelatihan Fungsional PBJ, terdiri dari:
      1. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; dan
      2. Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, terdiri dari:
        1. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pertama;
        2. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Muda; dan
        3. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Madya
    2. Program Pelatihan Teknis PBJ, terdiri dari:
      1. Pelatihan Teknis Tematik, antara lain:
        1. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar;
        2. Pelatihan Kompetensi Calon Fasilitator;
        3. Pelatihan Fasilitator PBJ Tingkat Dasar;
        4. Pelatihan Kompetensi Fasilitator PBJ Tingkat Lanjut;
        5. Pelatihan Pengawasan Internal PBJP;
        6. Pelatihan Supply Chain Management;
        7. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
        8. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
        9. Pelatihan Teknis Tematik Lainnya.
  3. Dalam rangka peningkatan kapasitas bagi LPPBJ dan Fasilitator PBJ, Pusdiklat PBJ akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi LPPBJ dan Fasilitator PBJ Tahun 2020 di Yogyakarta pada tanggal 26 – 27 Agustus 2020. Sehubungan dengan kegiatan Rapat Koordinasi tersebut, kami juga menghimbau agar tidak diselenggarakan pelatihan PBJ pada tanggal tersebut. 
  4. Dalam rangka layanan informasi dapat menghubungi narahubung kami yaitu Sdr.Didin Rusyad / Ahmad Fauzi dengan nomor telepon 081191824444 atau email pusdiklat.pbj@lkpp.go.id. Adapun Pedoman, Persyaratan, Proses Pendaftaran dan Pengajuan, Waktu, serta Kalender Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat melalui Portal PPSDM dengan laman web https://ppsdm.lkpp.go.id atau tiny.cc/PelatihanPBJ2020; dan 
  5. Selanjutnya kami sampaikan seluruh layanan yang diberikan Pusdiklat PBJ LKPP tidak dipungut biaya. Selain itu sebagai informasi tambahan perlu kami sampaikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat untuk layanan Pusdiklat PBJ tahun 2019 ialah 89,61.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Download