FAQ

Persyaratan untuk menjadi Pelaksana Ujian berdasarkan Perka Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 9 yaitu :

a. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Unit Organisasi Pendidikan/ Pelatihan di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah /Institusi yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pendidikan/pelatihan; 

b. Apabila Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang tidak memiliki unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pelaksana ujian merupakan unit organisasi yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia;

c. Pelaksana ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan huruf c, merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan status akreditasi minimal D pada Direktorat Pelatihan Kompetensi;

d. Pelaksana Ujian pada unit organisasi Pendidikan /Pelatihan di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang dikelola untuk peserta ujian internal Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan status minimal terdaftar pada Direktorat Pelatihan Kompetensi;

e. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Lembaga/Unit Pendidikan/ Pelatihan Lainnya yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pendidikan/pelatihan;

f. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b memiliki mekanisme pengelolaan keuangan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum/Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya apabila melakukan pungutan terhadap Peserta Ujian;

g. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki izin resmi yang masih berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan/pelatihan dari instansi pemerintah yang berwenang;

h. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berbentuk sebagai Badan Hukum/Badan Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

i. Memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM.

Tidak Boleh, sesuai dengan Perka LKPP Pasal 20 ayat (2) bahwa ujian  menggunakan media kertas hanya sampai akhir Tahun 2015.

Kirimkan alamat email yang didaftarkan dan nama instansi ke verifikasi.sertifikasidsp@gmail.com

Pihak yang dapat menjadi Pelaksana Ujian berdasarkan Perka LKPPNomor 23 Tahun 2015 Pasal 8  yaitu

a. Direktorat Sertifikasi Profesi

b. Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/lnstitusi; dan

c. Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Lainnya selain Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b

Pihak yang dapat menjadi Pelaksana Ujian berdasarkan Perka LKPP Nomor 23
Tahun 2015 Pasal 8 yaitu :
a. Direktorat Sertifikasi Profesi;


b. Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah
Daerah/lnstitusi;


c. Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Lainnya selain Pelaksana Ujian sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b

Data peserta di upload melalui website ppsdm.lkpp.go.id
a. Buka web ppsdm.lkpp.go.id


b. Pilih daftar ujian penyelenggara


c. Pilih "Login"


d. Pilih Menu Status Daftar Ujian Penyelenggara


e. Klik link "Upload Data Peserta"

Langkah-langkah mendaftar Ujian di web ppsdm.lkpp.go.id, ialah:


a. Buka web ppsdm.lkpp.go.id


b. Pilih "Jadwal" untuk memilih jadwal ujian


c. Pilih “Daftar Ujian”


d. Upload Surat Tugas dan Sertifikat Keahlian/Portofolio

Peserta yang dapat mengikuti ujian berdasarkan Perka LKPP Nomor 23 Tahun
2015 Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:


a. Pegawai pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan/atau


b. Orang perorangan

Persyaratan Peserta Ujian berdasarkan Perka LKPP Nomor 23 Pasal 12 ayat (2) Tahun 2015 meliputi:

a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;

b. Telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan portofolio;

c. Terdaftar sebagai Peserta Ujian di Direktorat Sertifikasi Profesi ;

d. Menyerahkan dan/atau mengunggah pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4;

e. Tidak pernah mengikuti Ujian dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Ujian;


f. Tidak memiliki Sertifikat.

Langkah-langkah melakukan pendaftaran Ujian di Labkom LKPP :
a. Buka web http://ppsdm.lkpp.go.id/


b. Pilih "Masuk" (Menggunakan Akun yang didaftarkan)


c. Pilih "Jadwal" dengan penyelenggara LKPP


d. Pilih "Daftar Ujian"


e. Upload Surat Tugas dan Sertifikat Keahlian/Portofolio Pada saat ujian harus membawa surat tugas mengikuti ujian dan kartu identitas diri asli.

 

Jika belum memiliki Akun silahkan mendaftar di web ppsdm.lkpp.go.id:
a. Buat akun dengan klik tombol Icon Daftar pada awal aplikasi


b. Setelah klik tombol daftar akan tampil halaman yang berisi hal-hal penting yang harus diperhatikan.


c. Kemudian klik tombol Next dan akan tampil halaman yang berisi form pengisian data pribadi.


d. Setelah semua data diisi maka klik tombol Next kemudian tekan submit. Tombol submit hanya akan berfungsi apabila semuadata pribadi sudah terisi.


e. Cek email yang dipakai untuk mendaftar, klik link aktivasi yang tertera di email, dan juga terdapat password untuk login kedalam aplikasi.


f. Login sebagai Peserta Ujian.

Boleh, karena peserta yang dapat mengikuti ujian terdiri atas pegawai pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan/atau orang perorangan, Pegawai Non PNS tergolong pada orang perorangan.

Pada saat ujian di Labkom LKPP harus membawa:
a. Surat Tugas untuk mengikuti ujian
b. Kartu identitas diri asli (KTP, SIM, Pasport, Kartu Pegawai, atau lainnya yang memuat foto)

Boleh, jika peserta ujian telah terlibat dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 2 tahun terakhir, dibuktikan dengan portofolio. Misalnya, Surat Tugas membantu PPK, PP atau Pokja.

Tidak boleh, karena Peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP adalah peserta yang sudah terdaftar di sistem Direktorat Sertifikasi Profesi dan sudah mendapat nomor ujian (sesuai daftar hadir).

Berdasarkan Perka LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 28 ayat (2) pemegang sertifikat dapat mengajukan permohonan cetak ulang, dalam hal :
a. adanya kesalahan penulisan atau kerusakan pada Sertifikat; atau
b. sertifikat hilang.

Berdasarkan Perka LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 28 ayat (3), cara cetak ulang sertifikat karena salah cetak adalah sebagai berikut:
a. surat permohonan cetak ulang ditujukan kepada Deputi Bidang PPSDM u.p Direktur Sertifikasi Profesi; dan
b. surat permohonan memuat kesalahan penulisan berikut perbaikan penulisannya dengan bukti pendukung dan melampirkan Sertifikat asli yang salah cetak atau rusak.

Berdasarkan Perka LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 28 ayat (4), cara cetak ulang
sertifikat yang hilang adalah sebagai berikut:
a. surat permohonan cetak ulang ditujukan kepada Deputi Bidang PPSDM u.p Direktur Sertifikasi Profesi;
b. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat; dan
d. melampirkan Daftar Hasil Ujian yang telah diunduh di situs resmi LKPP (www.lkpp.go.id)

Tidak, karena berdasarkan Perka Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 24 ayat (2) bahwa sertifikat berlaku seumur hidup sejak tanggal diterbitkannya sertifikat.

Langkah-langkah pengisian log book sebagai berikut:
a. Buka website ppsdm.lkpp.go.id
b. Pilih Masuk (menggunakan Akun yang didaftarkan sebelumnya)
c. Pilih Dashboard
d. Pilih Riwayat Kegiatan (logbook)
e. Pilih tambah kegiatan
f. Isi Peran dalam Pengadaan PBJ
g. Upload dokumen yang dipersyaratkan di Bukti Dukung Peran
h. Upload dokumen Hasil Kerja Pengadaan
i. Pastikan sudah terisi semua dan klik "Simpan

Jika sudah registrasi log book, tunggu email balasan dari admin PPSDM LKPP dan kembali cek melalui Dashboard dan Riwayat Kegiatan (Logbook) di web ppsdm.lkpp.go.id

Dapat mengirimkan nama, NIP, no. sertifikat, dan alamat email yang lama dan alamat email yang baru ke sertifikasi@lkpp.go.id

Dapat mengirimkan nama, NIP, alamat email yang lama dan alamat email yang baru ke sertifikasi@lkpp.go.id

Hasil ujian dapat langsung dilihat peserta dilayar monitor komputer peserta ujian setelah ujian selesai.

a.Ujian PBJP di Labkom LKPP : Sertifikat diterima langsung oleh Peserta Ujian paling lambat 2 jam setelah ujian selesai.


b. Ujian PBJP Reguler di daerah dengan pelaksana LKPP : Sertifikat dikirimkan langsung kepada Peserta Ujian paling lambat 15 hari kerja melalui jasa kurir (Pos Tercatat).


c. Ujian PBJP dengan pelaksana Unit Diklat K/L/D/I atau LPP (Ujian Penyelenggara): Sertifikat dikirimkan kepada Pelaksana Ujian paling lambat 15 hari kerja melalui jasa
kurir (Pos Tercatat). Selanjutnya Pelaksana Ujian berkewajiban mengirimkan kepada Peserta Ujian paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sertifikat

Jika Peserta belum menerima sertifikat dalam waktu tersebut dapat mengajukan permintaan sertifikat secara tertulis melalui surat resmi kepada Pelaksana Ujian yang ditembuskan ke Direktorat Sertifikasi Profesi.

Pelaksana Ujian dapat melakukan konfirmasi kepada Direktorat Sertifikasi Profesi melalui telepon/email/ surat resmi.