LKPP DORONG KOLABORASI LEMBAGA PELATIHAN PEMERINTAH

  • By superadmin
  • 27 Januari 2016
  • 167 Views
LKPP DORONG KOLABORASI LEMBAGA PELATIHAN PEMERINTAH

JAKARTA – LKPP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lembaga Pelatihan Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung LKPP dan dihadiri oleh 47 Instansi yang terdiri dari kementrian, lembaga non kementrian, dan pemerintah provinsi dengan jumlah Peserta yang hadir sebanyak 113 Peserta. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LKPP Agus Prabowo dan Pejabat Struktural Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Dharma Nursani.

Dalam sambutannya Agus menyampaikan niat LKPP mengajak berkolaborasi badiklat, pusdiklat kementrian di pusat maupun di Daerah untuk melatih Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan khususnya Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Pengadaan yang dahulu merupakan pekerjaan Klerikal ingin dirubah menjadi pekerjaan yang managerial yang profesional. Oleh karena itu seluruh lininya harus dirubah, pekerjaan pengadaan ini bukan pekerjaan gampang tapi pekerjaan yang konseptual managerial. Setelah Pekerjaan Pengadaan telah menjadi pekerjaan managerial, maka akan maju lagi menjadi bidang keilmuan Pasca Sarjana, “ kata Agus dalam kata sambutannya pada Rabu (27/1).

Agus menambahkan SDM yang mengelola pengadaan diseluruh Indonesia sebanyak ratusan ribu insan pengadaan, setelah mereka dilatih dan diuji lantas nasibnya harus diperhatikan.

“Banyaknya jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu 1600 orang. Awalnya pada tahun 2014 akhir sampai dengan tahun 2015, LKPP bekerja sendiri untuk melatih para Jabfung Pengelola PBJP, dan berhasil mendiklatkan sebanyak 775 orang, LKPP menyadari jika ini ditangani oleh kami sendiri tidak mungkin, dikarenakan jumlahnya besar dan anggarannya juga terbatas,” ungkap Agus. Untuk itu LKPP perlu berkolaborasi dengan badiklat dan pusdiklat kementrian, lembaga non kementrian serta pemerintah provinsi untuk mendiklatkan Jabatan Fungsional Pengelola PBJP. (dpk)

Kategori

Galeri Foto