Lembaga Pelatihan PBJ (LPPBJ) Dan Pelaksana Ujian PBJ

Total LPPBJ : 85

No Instansi Kategori Instansi Akreditasi
1 Kepolisian Negara PUSDIK SABHARA Pemerintah C
2 Kementerian Perindustrian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI YOGYAKARTA Pemerintah B
3 PT PPMP Indonesia Swasta B
4 Kementerian Komunikasi Dan Informatika Pemerintah B
5 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah B
6 Kabupaten Badung RSUD Pemerintah B
7 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Swasta B
8 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Swasta B
9 Kementerian Pertahanan YONIF 7 MAR (TNI AL) Pemerintah B
10 Setjen Komisi Pemilihan Umum Pemerintah B
11 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN Pemerintah B
12 Pemerintah Provinsi Riau POLITEKNIK CALTEK Pemerintah B
13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah B
14 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURINDAM Swasta B
15 Balai Diklat Keagamaan Jakarta - Pemerintah B
16 Provinsi Kalimantan Selatan RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN PROVINSI KALSEL Pemerintah B
17 Kementerian Kesehatan - Pemerintah B
18 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pemerintah B
19 Pemerintah Provinsi Bengkulu Pemerintah B
20 Kementerian Pertanian - Pemerintah B
21 Provinsi Kalimantan Tengah - Pemerintah B
22 LPPAPSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga - Pemerintah B
23 Lembaga Pelaksana Pelatihan PBJ Swasta B
24 Pemerintah Kota Medan - Pemerintah B
25 Kementerian Kelautan Dan Perikanan - Pemerintah B
26 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah B
27 Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah B
28 Kabupaten Bangka Barat SEKRETARIAT DAERAH BANGKA BARAT Pemerintah B
29 LEMBAGA ANDALAS INSTITUT Swasta B
30 Lembaga Pemberdayaan Rakyat Nusantara Swasta B
31 Pemerintah Kab. Belitung Timur KECAMATAN KELAPA KAMPIT Pemerintah B
32 Kementerian Dalam Negeri SEKRETARIAT JENDERAL Pemerintah B
33 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK Pemerintah B
34 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah B
35 Provinsi Kepulauan Riau - Pemerintah B
36 Pemerintah Provinsi Jambi - Pemerintah B
37 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah B
38 Pemerintah Provinsi NTB PEMERINTAH B
39 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah B
40 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Purwokerto - Pemerintah B
41 DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Timur Swasta B
42 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Pemerintah B
43 PT Telkom Prima Cipta Certifia Swasta B
44 Pemerintah Provinsi Jawa Timur DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Pemerintah A
45 Diponegoro Smart Solution Swasta A
46 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Pemerintah A
47 Pemerintah Provinsi Papua DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG Pemerintah A
48 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah A
49 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah A
50 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah A
51 Kementerian Keuangan LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pemerintah A
52 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes - Pemerintah A
53 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah BIRO HUKUM Pemerintah A
54 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah A
55 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah A
56 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah A
57 Kementerian Keuangan - Pemerintah A
58 ICON TRAINING CENTER Swasta A
59 Kementerian Perhubungan - Pemerintah A
60 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - Pemerintah A
61 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang - Pemerintah A
62 Pemerintah Provinsi Maluku BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Pemerintah A
63 Pemerintah Kota Semarang - Pemerintah A
64 PPM Manajemen Swasta A
65 Badan Diklat Provinsi Bali - Pemerintah A
66 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah A
67 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah A
68 Lembaga Pelatihan Kompetensi Indonesia Swasta A
69 LKPM IPWI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA Swasta A
70 Kementerian Kesehatan - Pemerintah A
71 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - Pemerintah A
72 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah A
73 Pemerintah Kota Bandung DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN Pemerintah A
74 Pemerintah Provinsi Jawa Barat BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT Pemerintah A
75 Lembaga Jaya Selalu Swasta A
76 Pemerintah Provinsi Banten FORUM SILATURAHMI PONDOK PESANTREN Pemerintah A
77 Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional Swasta A
78 Kementerian Agama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BELITUNG Pemerintah A
79 Arsip Nasional Republik Indonesia ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Pemerintah A
80 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah A
81 Kota Surabaya SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah A
82 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah A
83 Pusat Diklat Nasional Swasta A

Total Pengajuan : 403

No Instansi Kategori Instansi Status
1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Pemerintah Disetujui
2 Pemerintah Kota Medan - Pemerintah Disetujui
3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pemerintah Disetujui
4 Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Disetujui
5 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - Pemerintah Ditolak
6 Kabupaten Sigi KECAMATAN DOLO Pemerintah Ditolak
7 PT. Inixindo Persada Rekayasa Komputer Swasta Klarifikasi
8 Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Disetujui
9 Kementerian Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Disetujui
10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Disetujui
11 BPSDM Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI - Pemerintah Klarifikasi
12 Kepolisian Negara Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
13 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Pemerintah Ditolak
14 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pemerintah Disetujui
15 Pama Training Center Swasta Klarifikasi
16 Kabupaten Bulukumba BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) Pemerintah Klarifikasi
17 PT. PLN (Persero) WILAYAH NTT - Pemerintah Klarifikasi
18 Pemerintah Provinsi Maluku BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Pemerintah Disetujui
19 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Belum Terverifikasi
20 Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan Daerah (P2KPD) Swasta Klarifikasi
21 PJK3 PT. GEO MANDIRI KREASI Swasta Ditolak
22 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Disetujui
23 ULP Kabupaten Magelang - Pemerintah Disetujui
24 Lembaga Sosial Bogor Swasta Disetujui
25 NTS Swasta -
26 Kabupaten Lampung Barat DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pemerintah Ditolak
27 Kementerian Pertahanan - Pemerintah Belum Terverifikasi
28 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes - Pemerintah Disetujui
29 Pemerintah Provinsi Bengkulu Pemerintah Disetujui
30 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara - Pemerintah Klarifikasi
31 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Dewan Pengurus Darrah Provinsi Bali Swasta Klarifikasi
32 BKD BANGKA SELATAN - Pemerintah Belum Terverifikasi
33 Balai Diklat Keagamaan Palembang - Pemerintah Klarifikasi
34 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURINDAM Swasta Disetujui
35 Kabupaten Cilacap - Pemerintah Ditolak
36 SANTA MARIA Swasta Klarifikasi
37 cv.trikarya kreaasindo utama Swasta Klarifikasi
38 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin - Pemerintah Klarifikasi
39 Kepolisian Negara PUSDIK SABHARA Pemerintah Disetujui
40 Kabupaten Sumba Tengah DINAS PETERNAKAN Pemerintah Ditolak
41 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Disetujui
42 Arsip Nasional Republik Indonesia ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Pemerintah Klarifikasi
43 BENTALA INSTITUTE Swasta Klarifikasi
44 Biro Sumber Daya Manusia POLDA Papua Barat - Pemerintah Klarifikasi
45 Kementerian Dalam Negeri SEKRETARIAT JENDERAL Pemerintah Disetujui
46 Pemerintah Kab. Belitung Timur KECAMATAN KELAPA KAMPIT Pemerintah Disetujui
47 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah -
48 Justitia Training Center Swasta Ditolak
49 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Ditolak
50 BKD Kota Jambi - Pemerintah Ditolak
51 Pemerintah Provinsi NTB PEMERINTAH Disetujui
52 PPSDM-UT - Pemerintah Klarifikasi
53 Balai Diklat Keagamaan Jakarta - Pemerintah Disetujui
54 PT. Standardplus Candra Sejahtera Swasta Ditolak
55 Badan Diklat Provinsi Bali - Pemerintah Disetujui
56 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah Disetujui
57 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Konawe - Pemerintah Klarifikasi
58 Kabupaten Badung RSUD Pemerintah Disetujui
59 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Pemerintah Ditolak
60 Kabupaten Seram Bagian Barat - Pemerintah Ditolak
61 Setjen Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Disetujui
62 Kementerian Keuangan Pemerintah Disetujui
63 Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lumajang - Pemerintah Ditolak
64 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi - Pemerintah Klarifikasi
65 Kepolisian Negara Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
66 Komisi Pemberantasan Korupsi - Pemerintah Ditolak
67 Kota Palu KANTOR PEMADAM KEBAKARAN Pemerintah Belum Terverifikasi
68 Yayasan Pendidikan & Kursus Ansoruna (Ansoruna Business School) Swasta Klarifikasi
69 PPATK - Pemerintah Belum Terverifikasi
70 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika - Pemerintah Klarifikasi
71 Kabupaten Lingga RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DABO KAB.LINGGA Pemerintah Klarifikasi
72 Kabupaten Toba Samosir KPHL MODEL TOBA SAMOSIR UNIT XIV Pemerintah Klarifikasi
73 Kabupaten Tojo Una-Una - Pemerintah Klarifikasi
74 Kabupaten Langkat - Pemerintah Ditolak
75 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Disetujui
76 Pusdiklat KKB BKKBN - Pemerintah Klarifikasi
77 Komisi Hukum Nasional - Pemerintah Belum Terverifikasi
78 - Pemerintah -
79 Lembaga Gapura Indonesia Sejahtera Swasta Ditolak
80 Badan Keamanan Laut - Pemerintah Ditolak
81 ICON TRAINING CENTER Swasta Disetujui
82 BKD - Pemerintah Belum Terverifikasi
83 BKD KOTA JAMBI - Pemerintah Belum Terverifikasi
84 LPP Coba Swasta Belum Terverifikasi
85 Kota Tasikmalaya SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA TASIKMALAYA Pemerintah Ditolak
86 Lembaga Manajemen Mandiri Tes Swasta -
87 ULP KABUPATEN BANDUNG BARAT - Pemerintah Klarifikasi
88 Provinsi Kalimantan Tengah - Pemerintah Disetujui
89 LSIA Training Center Swasta Klarifikasi
90 LPP IDEATRAINING CENTRE Swasta Belum Terverifikasi
91 Kabupaten Boven Digoel DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL Pemerintah Belum Terverifikasi
92 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Disetujui
93 Balai Diklat V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Klarifikasi
94 Universal Vision Indonesia Swasta Klarifikasi
95 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Pemerintah Belum Terverifikasi
96 Lembaga Prima Mulia Swasta Klarifikasi
97 Kota Tangerang Selatan - Pemerintah Klarifikasi
98 Balai Diklat Keuangan Pontianak - Pemerintah Klarifikasi
99 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Disetujui
100 Kepolisian Negara Republik Indonesia PUSDIK SABHARA Pemerintah Klarifikasi
101 Kota Madiun BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Pemerintah Ditolak
102 Pemerintah Provinsi Riau POLITEKNIK CALTEK Pemerintah Disetujui
103 Carano Integrasi Teknologi Swasta Ditolak
104 Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) - Pemerintah Ditolak
105 NusaTS Swasta -
106 Badan Keamanan Laut - Pemerintah Ditolak
107 Kabupaten Wakatobi DESA MOLA UTARA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN Pemerintah Klarifikasi
108 Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pulau Taliabu - Pemerintah Klarifikasi
109 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Pemerintah Disetujui
110 Politeknik Keuangan Negara STAN - Pemerintah Ditolak
111 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat - Pemerintah Klarifikasi
112 Kabupaten Manggarai Timur - Pemerintah Ditolak
113 Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
114 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemerintah Disetujui
115 Pemerintah Provinsi NTB Pemerintah Belum Terverifikasi
116 BKD Kabupaten Berau - Pemerintah Klarifikasi
117 Kabupaten Lombok Barat PUSKESMAS SIGERONGAN Pemerintah Ditolak
118 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Swasta Disetujui
119 Kota Tual BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK Pemerintah Ditolak
120 PILAR TEKNOTAMA Swasta Ditolak
121 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Klarifikasi
122 Kabupaten Bangka Barat SEKRETARIAT DAERAH BANGKA BARAT Pemerintah Disetujui
123 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika - Pemerintah Klarifikasi
124 Pemerintah Kota Bandung DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN Pemerintah Disetujui
125 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Disetujui
126 Kabupaten Rejang Lebong - Pemerintah Klarifikasi
127 Kabupaten Manokwari - Pemerintah Ditolak
128 Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG - Pemerintah Klarifikasi
129 Kementerian Hukum dan HAM RI - Pemerintah Klarifikasi
130 Kota Surabaya SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Disetujui
131 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
132 Arsip Nasional Republik Indonesia ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Pemerintah Disetujui
133 LPP-PBJ LPSE Universitas Andalas, Padang - Sumatera Barat - Pemerintah Ditolak
134 Kementerian Perhubungan - Pemerintah Disetujui
135 BIRO PENGADAAN SETDA PROVINSI GORONTALO - Pemerintah Klarifikasi
136 Koperasi Karyawan Horasi Wisata Akpar Medan Swasta Klarifikasi
137 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pemerintah Belum Terverifikasi
138 Kabupaten Pemalang - Pemerintah Ditolak
139 Kementerian Agama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BELITUNG Pemerintah Disetujui
140 Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok - Pemerintah Klarifikasi
141 Kota Banda Aceh DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH Pemerintah Ditolak
142 Kementerian Agama - Pemerintah Ditolak
143 Pemerintah Daerah D I Yogyakarta Pemerintah Disetujui
144 Bakti Ibu Swasta Ditolak
145 Balai Diklat Keuangan Yogyakarta - Pemerintah Klarifikasi
146 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado - Pemerintah Klarifikasi
147 Pemerintah Provinsi Jambi - Pemerintah Disetujui
148 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA Pemerintah Klarifikasi
149 PT. PILAR PRADANA PERSADA INTERNASIONAL Swasta Klarifikasi
150 Kota Batam BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Pemerintah Klarifikasi
151 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi Indonesia ( L P P I ) Swasta Klarifikasi
152 Kabupaten Mamuju Utara SMA NEGERI 1 TIKKE RAYA, KAB. MAMUJU UTARA Pemerintah Ditolak
153 Kabupaten Serang BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Klarifikasi
154 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Klarifikasi
155 Kementerian Keuangan - Pemerintah Disetujui
156 PT PPMP Indonesia Swasta Disetujui
157 PT Telkom Prima Cipta Certifia Swasta Disetujui
158 - Pemerintah -
159 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Disetujui
160 Provinsi Kalimantan Selatan - Pemerintah Ditolak
161 lembaga pelatihan lpmn jakarta Swasta Klarifikasi
162 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau - Pemerintah Klarifikasi
163 PT Beprof Swasta Klarifikasi
164 LEMBAGA PELATIHAN BPJP KONASARA - Pemerintah Klarifikasi
165 PT. Solusi Binis dan Konsultasi Indonesia Swasta Klarifikasi
166 Kabupaten Taliabu - Pemerintah Ditolak
167 Pemerintah Provinsi NTB Pemerintah Klarifikasi
168 DIKLAT BKD LAMPUNG UTARA - Pemerintah Klarifikasi
169 Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan - Pemerintah Ditolak
170 PT. Mitra Cipta Talenta Swasta Ditolak
171 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Ditolak
172 PT Dynarga Ultima Edukreasi Swasta Klarifikasi
173 Kementerian Kesehatan - Pemerintah Disetujui
174 Badan Ekonomi Kreatif BADAN EKONOMI KREATIF Pemerintah Ditolak
175 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat - Pemerintah Klarifikasi
176 Kabupaten Buton Tengah - Pemerintah Klarifikasi
177 Kabupaten Manggarai Barat UPTD DINAS KESEHATAN TENTANG Pemerintah Klarifikasi
178 Singgalang Trainning Centre Swasta Klarifikasi
179 Badan Kepegawaian Negara BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA Pemerintah Ditolak
180 Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar - Pemerintah Klarifikasi
181 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Ambon - Pemerintah Klarifikasi
182 Provinsi Kepulauan Riau - Pemerintah Disetujui
183 Kementerian Kesehatan - Pemerintah Disetujui
184 pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Swasta Ditolak
185 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Pemerintah Disetujui
186 Universitas Udayana - Pemerintah Klarifikasi
187 PPM Manajemen Swasta Disetujui
188 - Pemerintah -
189 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. BUMN Klarifikasi
190 Kota Banjarmasin - Pemerintah Ditolak
191 Kabupaten Gorontalo PUSKESMAS TALAGA JAYA Pemerintah Ditolak
192 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau - Pemerintah Klarifikasi
193 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Disetujui
194 Kementerian Agama - Pemerintah Ditolak
195 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD DKI Jakarta Swasta Klarifikasi
196 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR Pemerintah Disetujui
197 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MOTIVASI (LPPM) Swasta Belum Terverifikasi
198 Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Pariwisata - Pemerintah Klarifikasi
199 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO - Pemerintah Klarifikasi
200 Kepolisian Negara Republik Indonesia - Pemerintah Klarifikasi
201 Kabupaten Nganjuk - Pemerintah Klarifikasi
202 Kabupaten Kulon Progo DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA Pemerintah Klarifikasi
203 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - Pemerintah Disetujui
204 Kota Metro - Pemerintah Klarifikasi
205 Kementerian Pertahanan YONIF 7 MAR (TNI AL) Pemerintah Disetujui
206 Kementerian Agama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BELITUNG Pemerintah Ditolak
207 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Klarifikasi
208 Balai Diklat Keuangan Makassar - Pemerintah Klarifikasi
209 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Swasta Disetujui
210 LEMBAGA PELAKSANA UJIAN JOs Swasta Disetujui
211 Lembaga Pelaksana Pelatihan PBJ Swasta Disetujui
212 Kota Payakumbuh - Pemerintah Klarifikasi
213 Kabupaten Banyumas - Pemerintah Ditolak
214 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - Pemerintah Disetujui
215 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Disetujui
216 Kabupaten Kebumen KANTOR CAMAT PADURESO Pemerintah Ditolak
217 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN Pemerintah Disetujui
218 Kabupaten Buton Tengah RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Pemerintah Ditolak
219 Kota Banjarbaru - Pemerintah Ditolak
220 Kementerian Keuangan Pemerintah Disetujui
221 ULP RSUP NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO - Pemerintah Klarifikasi
222 Kota Bau-Bau SEKRETARIAT DPRD KOTA BAUBAU Pemerintah Ditolak
223 Kota Pematangsiantar - Pemerintah Ditolak
224 Kementerian Perhubungan - Pemerintah Ditolak
225 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK Pemerintah Disetujui
226 Lembaga Kebijakan Keuangan Dan Kebijakan Pemeri Swasta Klarifikasi
227 Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan - Pemerintah Klarifikasi
228 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Disetujui
229 Kementerian Kelautan Dan Perikanan - Pemerintah Disetujui
230 Pemerintah Kab. Konawe Selatan DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIULTURA ( APBN ).. Pemerintah Ditolak
231 Provinsi Sulawesi Tenggara BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA Pemerintah Ditolak
232 Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara - Pemerintah Ditolak
233 Pusat Diklat Nasional Swasta Disetujui
234 Pemerintah Kota Semarang - Pemerintah Disetujui
235 Kabupaten Konawe Kepulauan - Pemerintah Ditolak
236 lkp jaya negara Swasta Ditolak
237 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Pemerintah Klarifikasi
238 LPP INTENS Learning Center Swasta Ditolak
239 NTS Swasta -
240 Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal - Pemerintah Klarifikasi
241 Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah (BPPKPD) Swasta Klarifikasi
242 Kementerian Kesehatan PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN Pemerintah Ditolak
243 Kementerian Pertanian - Pemerintah Disetujui
244 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah - Pemerintah Klarifikasi
245 Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah Disetujui
246 Kota Manado - Pemerintah Ditolak
247 Kabupaten Lombok Timur PT. ENERGI SELAPARANG Pemerintah Klarifikasi
248 Kabupaten Pati - Pemerintah Belum Terverifikasi
249 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal - Pemerintah Klarifikasi
250 BKPP Kota Denpasar - Pemerintah Belum Terverifikasi
251 Pemerintah Provinsi Jawa Timur DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Pemerintah Disetujui
252 Provinsi Sumatera Utara DINAS PENDIDIKAN PROVSU Pemerintah Klarifikasi
253 Provinsi Jambi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pemerintah Klarifikasi
254 Kementerian Pertahanan YONIF 7 MAR (TNI AL) Pemerintah Klarifikasi
255 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang - Pemerintah Disetujui
256 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Klarifikasi
257 Provinsi Kalimantan Selatan RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN PROVINSI KALSEL Pemerintah Disetujui
258 PT Pertamina Training & Consulting Swasta Klarifikasi
259 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Pemerintah Ditolak
260 BPSDM Hukum dan HAM - Pemerintah Klarifikasi
261 BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU - Pemerintah Klarifikasi
262 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah Disetujui
263 Lembaga Pelatihan Kompetensi Indonesia Swasta Disetujui
264 LPP Bayu Keren Swasta Ditolak
265 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Belum Terverifikasi
266 Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional Swasta Disetujui
267 Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri - Pemerintah Klarifikasi
268 PT. MAKARTI MUKTI UTAMA Swasta Klarifikasi
269 DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Timur Swasta Disetujui
270 lpkp Swasta Ditolak
271 Kabupaten Pohuwato - Pemerintah Ditolak
272 Kementerian Keuangan Pemerintah Disetujui
273 Politeknik Negeri Lampung Swasta Disetujui
274 Kementerian Perindustrian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI YOGYAKARTA Pemerintah Disetujui
275 Balai Pendidikan dan Pelatihan VIII - Pemerintah Klarifikasi
276 Kota Tanjung Pinang - Pemerintah Ditolak
277 Kabupaten Pelalawan - Pemerintah Ditolak
278 Badan Ekonomi Kreatif - Pemerintah Ditolak
279 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Tengah - Pemerintah Klarifikasi
280 Kota Denpasar DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR Pemerintah Ditolak
281 Kabupaten Bondowoso - Pemerintah Ditolak
282 Provinsi Sumatera Utara DINAS PENDIDIKAN PROVSU Pemerintah Ditolak
283 Kementerian Pertahanan - Pemerintah Klarifikasi
284 Provinsi DKI Jakarta - Pemerintah Ditolak
285 Diponegoro Smart Solution Swasta Disetujui
286 BKD DAN DIKLAT MESUJI - Pemerintah Klarifikasi
287 Kabupaten Musi Rawas Utara - Pemerintah Klarifikasi
288 LEMBAGA ANDALAS INSTITUT Swasta Disetujui
289 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah BIRO HUKUM Pemerintah Disetujui
290 Pemerintah Provinsi Papua DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG Pemerintah Disetujui
291 Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Pemerintah Klarifikasi
292 LKPM IPWI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA Swasta Disetujui
293 BKD Bidang Diklat Kutai Barat - Pemerintah Klarifikasi
294 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi - Pemerintah Klarifikasi
295 2525 Swasta Ditolak
296 Provinsi DKI Jakarta - Pemerintah Klarifikasi
297 Sekretariat Ditjen Penanganan Fakir Miskin - Pemerintah Klarifikasi
298 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru - Pemerintah Ditolak
299 Inovasi Pelatihan Indonesia Swasta Klarifikasi
300 Provinsi Maluku - Pemerintah Ditolak
301 Badan Ekonomi Kreatif BADAN EKONOMI KREATIF Pemerintah Belum Terverifikasi
302 Kota Jayapura - Pemerintah Klarifikasi
303 Provinsi Aceh KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI ACEH Pemerintah Ditolak
304 Kota Pontianak DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Pemerintah Ditolak
305 PUSAT STUDI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (PSPED) Swasta Klarifikasi
306 Lembaga Pendidikan Bushindo Swasta Ditolak
307 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau - Pemerintah Klarifikasi
308 Kota Yogyakarta KECAMATAN JETIS Pemerintah Ditolak
309 Kota Pekalongan - Pemerintah Klarifikasi
310 Kabupaten Bandung Barat - Pemerintah Klarifikasi
311 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Klarifikasi
312 Dewan Perwakilan Rakyat SEKRETARIAT JENDERAL Pemerintah Ditolak
313 LPPAPSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga - Pemerintah Disetujui
314 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI - Pemerintah Klarifikasi
315 Lembaga Jaya Selalu Swasta Disetujui
316 - Pemerintah -
317 Kabupaten Kuningan - Pemerintah Ditolak
318 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN INDONESIA Swasta Klarifikasi
319 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Purwokerto - Pemerintah Disetujui
320 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis - Pemerintah Klarifikasi
321 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO - Pemerintah Klarifikasi
322 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara - Pemerintah Klarifikasi
323 Lembaga Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Swasta Ditolak
324 Kabupaten Seram Bagian Barat - Pemerintah -
325 Badan Pusat Statistik Pemerintah Disetujui
326 Kota Parepare Swasta Disetujui
327 Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir - Pemerintah Klarifikasi
328 Paban VI Slog TNI AD - Pemerintah Klarifikasi
329 Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan Swasta Belum Terverifikasi
330 Provinsi DKI Jakarta - Pemerintah Ditolak
331 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU Pemerintah Ditolak
332 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan - Pemerintah Klarifikasi
333 Provinsi Sumatera Selatan - Pemerintah Ditolak
334 Kabupaten Aceh Besar DINAS PETERNAKAN Pemerintah Ditolak
335 MICE EDUTAINMENT MEDIA Swasta Klarifikasi
336 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Pemerintah Disetujui
337 Kementerian Keuangan LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pemerintah Disetujui
338 Balai Diklat Keuangan Palembang - Pemerintah Klarifikasi
339 Yayasan Imran Ganie Education Swasta Klarifikasi
340 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah Disetujui
341 Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis Indonesi Swasta Ditolak
342 Kabupaten Boven Digoel - Pemerintah Ditolak
343 Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP Fatmawati - Pemerintah Klarifikasi
344 Pemerintah Provinsi Banten FORUM SILATURAHMI PONDOK PESANTREN Pemerintah Disetujui
345 Kabupaten Rembang PUSKESMAS REMBANG 1 Pemerintah Ditolak
346 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI DITJEN PKTRANS - DIREKTORATPELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI Pemerintah Ditolak
347 Badan Ekonomi Kreatif - Pemerintah Ditolak
348 Kementerian Pertahanan - Pemerintah Klarifikasi
349 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Disetujui
350 FEI Training Swasta Klarifikasi
351 Kabupaten Jember - Pemerintah Ditolak
352 Kabupaten Jembrana - Pemerintah Ditolak
353 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Disetujui
354 Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN - Pemerintah Klarifikasi
355 Politeknik Negeri Malang - Pemerintah Klarifikasi
356 Kota Yogyakarta KECAMATAN JETIS Pemerintah Ditolak
357 Kabupaten Kutai Barat DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Pemerintah Klarifikasi
358 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
359 PT Inixindo Widya Iswara Nusantara Swasta Klarifikasi
360 Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Pemerintah Klarifikasi
361 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Pemerintah Klarifikasi
362 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Klarifikasi
363 Kota Sukabumi DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pemerintah Klarifikasi
364 Angkah Acitya Abadi Swasta Ditolak
365 PT Lutar Teknologi Mandiri Swasta Ditolak
366 Badan Diklat Provinsi Banten - Pemerintah Klarifikasi
367 Bagian Kepegawaian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Baubau - Pemerintah Disetujui
368 Badan Intelijen Negara Swasta Disetujui
369 - Pemerintah -
370 Arsip Nasional Republik Indonesia ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Pemerintah Disetujui
371 Kementerian Ketenagakerjaan - Pemerintah Klarifikasi
372 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Pemerintah Disetujui
373 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Swasta Klarifikasi
374 SDM SATUAN III PELOPOR - Pemerintah Klarifikasi
375 Kabupaten Karo KANTOR CAMAT TIGA BINANGA KABUPATEN KARO Pemerintah Klarifikasi
376 Kepolisian Negara Republik Indonesia PUSDIK SABHARA Pemerintah Ditolak
377 Kabupaten Asmat DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ASMAT Pemerintah Ditolak
378 Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah Disetujui
379 Lembaga Pemberdayaan Rakyat Nusantara Swasta Disetujui
380 Pusdiklat Pegawai Kemnaker - Pemerintah Klarifikasi
381 Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - Pemerintah Belum Terverifikasi
382 Kabupaten Alor BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU Pemerintah Ditolak
383 Kementerian Luar Negeri KONSULAT JENDERAL RI DI DAVAO CITY Pemerintah Ditolak
384 Atap Kita Swasta Klarifikasi
385 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Disetujui
386 BADAN DIKLAT KAB. MUNA - Pemerintah Ditolak
387 Kabupaten Seram Bagian Timur - Pemerintah Ditolak
388 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - Pemerintah Klarifikasi
389 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Indonesia Mandiri ( LAPPIM ) Swasta Klarifikasi
390 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Klarifikasi
391 Badan Koordinasi Penanaman Modal - Pemerintah Klarifikasi
392 Pemerintah Provinsi Jawa Barat BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT Pemerintah Disetujui
393 Kabupaten Pekalongan - Pemerintah Ditolak
394 LEMINDO Swasta Belum Terverifikasi
395 Kabupaten Bombana KELURAHAN KASABOLO Pemerintah Ditolak
396 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU Pemerintah Klarifikasi
397 Administrasi Pembangunan Setda Kota Baubau - Pemerintah Klarifikasi
398 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh - Pemerintah Klarifikasi
399 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Bone Bolango - Pemerintah Klarifikasi
400 Badan Pengawas Pemilu - Pemerintah Klarifikasi
401 Kementerian Dalam Negeri - Pemerintah Klarifikasi
402 Kota Ambon - Pemerintah Ditolak