Lembaga Pelatihan PBJ (LPPBJ) Dan Pelaksana Ujian PBJ

Total LPPBJ : 87

No Instansi Kategori Instansi Akreditasi
1 Kepolisian Negara PUSDIK SABHARA Pemerintah C
2 Kementerian Perindustrian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI YOGYAKARTA Pemerintah B
3 LPPAPSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga - Pemerintah B
4 Pemerintah Kab. Belitung Timur KECAMATAN KELAPA KAMPIT Pemerintah B
5 Pemerintah Provinsi Bengkulu Pemerintah B
6 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK Pemerintah B
7 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah B
8 Provinsi Kepulauan Riau - Pemerintah B
9 Pemerintah Provinsi Jambi - Pemerintah B
10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah B
11 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Pemerintah B
12 PT Telkom Prima Cipta Certifia Swasta B
13 DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Timur Swasta B
14 Kabupaten Bangka Barat SEKRETARIAT DAERAH BANGKA BARAT Pemerintah B
15 Kementerian Pertanian - Pemerintah B
16 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah B
17 Kementerian Komunikasi Dan Informatika Pemerintah B
18 Kabupaten Badung RSUD Pemerintah B
19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah B
20 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Swasta B
21 Kementerian Agama - Pemerintah B
22 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN Pemerintah B
23 Kementerian Pertahanan YONIF 7 MAR (TNI AL) Pemerintah B
24 Pemerintah Provinsi NTB PEMERINTAH B
25 Setjen Komisi Pemilihan Umum Pemerintah B
26 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Purwokerto - Pemerintah B
27 Pemerintah Provinsi Riau POLITEKNIK CALTEK Pemerintah B
28 Lembaga Pemberdayaan Rakyat Nusantara Swasta B
29 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURINDAM Swasta B
30 Kementerian Dalam Negeri SEKRETARIAT JENDERAL Pemerintah B
31 Balai Diklat Keagamaan Jakarta - Pemerintah B
32 Provinsi Kalimantan Selatan RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN PROVINSI KALSEL Pemerintah B
33 PT PPMP Indonesia Swasta B
34 Kementerian Kesehatan - Pemerintah B
35 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pemerintah B
36 Provinsi Kalimantan Tengah - Pemerintah B
37 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Pemerintah B
38 Pemerintah Kota Medan - Pemerintah B
39 Lembaga Pelaksana Pelatihan PBJ Swasta B
40 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Swasta B
41 Kementerian Kelautan Dan Perikanan - Pemerintah B
42 Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah B
43 LEMBAGA ANDALAS INSTITUT Swasta B
44 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah B
45 Kementerian Kesehatan - Pemerintah A
46 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah A
47 Pemerintah Kota Bandung DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN Pemerintah A
48 Kementerian Keuangan LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pemerintah A
49 Kementerian Perhubungan - Pemerintah A
50 Lembaga Jaya Selalu Swasta A
51 Arsip Nasional Republik Indonesia ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Pemerintah A
52 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah A
53 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah A
54 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah A
55 PPM Manajemen Swasta A
56 Kota Surabaya SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah A
57 Badan Diklat Provinsi Bali - Pemerintah A
58 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang - Pemerintah A
59 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah A
60 Pusat Diklat Nasional Swasta A
61 LKPM IPWI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA Swasta A
62 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - Pemerintah A
63 Pemerintah Provinsi Jawa Timur DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Pemerintah A
64 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah A
65 Pemerintah Provinsi Papua DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG Pemerintah A
66 Pemerintah Provinsi Banten FORUM SILATURAHMI PONDOK PESANTREN Pemerintah A
67 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah A
68 Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional Swasta A
69 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah BIRO HUKUM Pemerintah A
70 Pemerintah Provinsi Jawa Barat BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT Pemerintah A
71 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah A
72 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Pemerintah A
73 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - Pemerintah A
74 Kementerian Agama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BELITUNG Pemerintah A
75 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah A
76 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes - Pemerintah A
77 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah A
78 Pemerintah Kota Semarang - Pemerintah A
79 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah A
80 Pemerintah Provinsi Maluku BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Pemerintah A
81 Diponegoro Smart Solution Swasta A
82 Kementerian Keuangan - Pemerintah A
83 ICON TRAINING CENTER Swasta A
84 Lembaga Pelatihan Kompetensi Indonesia Swasta A

Total Pengajuan : 404

No Instansi Kategori Instansi Status
1 Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Medan Pemerintah Disetujui
2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Pemerintah Disetujui
3 Pemerintah Kota Medan - Pemerintah Disetujui
4 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pemerintah Disetujui
5 Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Disetujui
6 BKD BANGKA SELATAN - Pemerintah Belum Terverifikasi
7 Balai Diklat Keagamaan Palembang - Pemerintah Klarifikasi
8 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURINDAM Swasta Disetujui
9 Kabupaten Cilacap - Pemerintah Ditolak
10 SANTA MARIA Swasta Klarifikasi
11 cv.trikarya kreaasindo utama Swasta Klarifikasi
12 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin - Pemerintah Klarifikasi
13 Kepolisian Negara PUSDIK SABHARA Pemerintah Disetujui
14 Kabupaten Sumba Tengah DINAS PETERNAKAN Pemerintah Ditolak
15 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Disetujui
16 Arsip Nasional Republik Indonesia ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Pemerintah Klarifikasi
17 BENTALA INSTITUTE Swasta Klarifikasi
18 LPP-PBJ LPSE Universitas Andalas, Padang - Sumatera Barat - Pemerintah Ditolak
19 Kementerian Perhubungan - Pemerintah Disetujui
20 Biro Sumber Daya Manusia POLDA Papua Barat - Pemerintah Klarifikasi
21 Kementerian Dalam Negeri SEKRETARIAT JENDERAL Pemerintah Disetujui
22 Pemerintah Kab. Belitung Timur KECAMATAN KELAPA KAMPIT Pemerintah Disetujui
23 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah -
24 Justitia Training Center Swasta Ditolak
25 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Ditolak
26 PPSDM-UT - Pemerintah Klarifikasi
27 Balai Diklat Keagamaan Jakarta - Pemerintah Disetujui
28 PT. Standardplus Candra Sejahtera Swasta Ditolak
29 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Dewan Pengurus Darrah Provinsi Bali Swasta Klarifikasi
30 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Konawe - Pemerintah Klarifikasi
31 Kabupaten Badung RSUD Pemerintah Disetujui
32 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Pemerintah Ditolak
33 Kabupaten Seram Bagian Barat - Pemerintah Ditolak
34 Setjen Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Disetujui
35 Kementerian Keuangan Pemerintah Disetujui
36 Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lumajang - Pemerintah Ditolak
37 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi - Pemerintah Klarifikasi
38 Kepolisian Negara Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
39 Komisi Pemberantasan Korupsi - Pemerintah Ditolak
40 Kota Palu KANTOR PEMADAM KEBAKARAN Pemerintah Belum Terverifikasi
41 Yayasan Pendidikan & Kursus Ansoruna (Ansoruna Business School) Swasta Klarifikasi
42 PPATK - Pemerintah Belum Terverifikasi
43 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika - Pemerintah Klarifikasi
44 Kabupaten Lingga RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DABO KAB.LINGGA Pemerintah Klarifikasi
45 Kabupaten Toba Samosir KPHL MODEL TOBA SAMOSIR UNIT XIV Pemerintah Klarifikasi
46 Kabupaten Tojo Una-Una - Pemerintah Klarifikasi
47 Kabupaten Langkat - Pemerintah Ditolak
48 lembaga pelatihan lpmn jakarta Swasta Klarifikasi
49 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau - Pemerintah Klarifikasi
50 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Disetujui
51 Pusdiklat KKB BKKBN - Pemerintah Klarifikasi
52 Komisi Hukum Nasional - Pemerintah Belum Terverifikasi
53 - Pemerintah -
54 Lembaga Gapura Indonesia Sejahtera Swasta Ditolak
55 Badan Keamanan Laut - Pemerintah Ditolak
56 LPP Coba Swasta Belum Terverifikasi
57 Kota Tasikmalaya SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA TASIKMALAYA Pemerintah Ditolak
58 Lembaga Manajemen Mandiri Tes Swasta -
59 ULP KABUPATEN BANDUNG BARAT - Pemerintah Klarifikasi
60 Provinsi Kalimantan Tengah - Pemerintah Disetujui
61 LSIA Training Center Swasta Klarifikasi
62 LPP IDEATRAINING CENTRE Swasta Belum Terverifikasi
63 Kabupaten Boven Digoel DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL Pemerintah Belum Terverifikasi
64 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Disetujui
65 Balai Diklat V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Klarifikasi
66 Universal Vision Indonesia Swasta Klarifikasi
67 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Pemerintah Belum Terverifikasi
68 Lembaga Prima Mulia Swasta Klarifikasi
69 Kota Tangerang Selatan - Pemerintah Klarifikasi
70 Universitas Udayana - Pemerintah Klarifikasi
71 PPM Manajemen Swasta Disetujui
72 Balai Diklat Keuangan Pontianak - Pemerintah Klarifikasi
73 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Pemerintah Disetujui
74 Kepolisian Negara Republik Indonesia PUSDIK SABHARA Pemerintah Klarifikasi
75 Kota Madiun BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Pemerintah Ditolak
76 Pemerintah Provinsi Riau POLITEKNIK CALTEK Pemerintah Disetujui
77 Carano Integrasi Teknologi Swasta Ditolak
78 BKD - Pemerintah Belum Terverifikasi
79 BKD KOTA JAMBI - Pemerintah Belum Terverifikasi
80 Politeknik Keuangan Negara STAN - Pemerintah Ditolak
81 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat - Pemerintah Klarifikasi
82 Kabupaten Manggarai Timur - Pemerintah Ditolak
83 Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
84 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemerintah Disetujui
85 Pemerintah Provinsi NTB Pemerintah Belum Terverifikasi
86 BKD Kabupaten Berau - Pemerintah Klarifikasi
87 Kabupaten Lombok Barat PUSKESMAS SIGERONGAN Pemerintah Ditolak
88 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Swasta Disetujui
89 Kota Tual BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK Pemerintah Ditolak
90 PILAR TEKNOTAMA Swasta Ditolak
91 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Klarifikasi
92 Kabupaten Bangka Barat SEKRETARIAT DAERAH BANGKA BARAT Pemerintah Disetujui
93 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika - Pemerintah Klarifikasi
94 Pemerintah Kota Bandung DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN Pemerintah Disetujui
95 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Disetujui
96 Kabupaten Rejang Lebong - Pemerintah Klarifikasi
97 Kabupaten Manokwari - Pemerintah Ditolak
98 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - Pemerintah Disetujui
99 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Disetujui
100 Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG - Pemerintah Klarifikasi
101 Kementerian Hukum dan HAM RI - Pemerintah Klarifikasi
102 Kota Surabaya SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Disetujui
103 NusaTS Swasta -
104 Badan Keamanan Laut - Pemerintah Ditolak
105 Kabupaten Wakatobi DESA MOLA UTARA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN Pemerintah Klarifikasi
106 BIRO PENGADAAN SETDA PROVINSI GORONTALO - Pemerintah Klarifikasi
107 Koperasi Karyawan Horasi Wisata Akpar Medan Swasta Klarifikasi
108 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pemerintah Belum Terverifikasi
109 Kabupaten Pemalang - Pemerintah Ditolak
110 Kementerian Agama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BELITUNG Pemerintah Disetujui
111 Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok - Pemerintah Klarifikasi
112 Kota Banda Aceh DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH Pemerintah Ditolak
113 Kementerian Agama - Pemerintah Ditolak
114 Pemerintah Daerah D I Yogyakarta Pemerintah Disetujui
115 Bakti Ibu Swasta Ditolak
116 Balai Diklat Keuangan Yogyakarta - Pemerintah Klarifikasi
117 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado - Pemerintah Klarifikasi
118 Pemerintah Provinsi Jambi - Pemerintah Disetujui
119 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA Pemerintah Klarifikasi
120 PT. PILAR PRADANA PERSADA INTERNASIONAL Swasta Klarifikasi
121 Kota Batam BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Pemerintah Klarifikasi
122 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Pemerintah Klarifikasi
123 LPP INTENS Learning Center Swasta Ditolak
124 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi Indonesia ( L P P I ) Swasta Klarifikasi
125 Kabupaten Mamuju Utara SMA NEGERI 1 TIKKE RAYA, KAB. MAMUJU UTARA Pemerintah Ditolak
126 Kabupaten Serang BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Klarifikasi
127 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Klarifikasi
128 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
129 Arsip Nasional Republik Indonesia ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Pemerintah Disetujui
130 PT Telkom Prima Cipta Certifia Swasta Disetujui
131 - Pemerintah -
132 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Disetujui
133 Provinsi Kalimantan Selatan - Pemerintah Ditolak
134 PT Beprof Swasta Klarifikasi
135 LEMBAGA PELATIHAN BPJP KONASARA - Pemerintah Klarifikasi
136 PT. Solusi Binis dan Konsultasi Indonesia Swasta Klarifikasi
137 Kabupaten Taliabu - Pemerintah Ditolak
138 Pemerintah Provinsi NTB Pemerintah Klarifikasi
139 DIKLAT BKD LAMPUNG UTARA - Pemerintah Klarifikasi
140 Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan - Pemerintah Ditolak
141 PT. Mitra Cipta Talenta Swasta Ditolak
142 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Ditolak
143 PT Dynarga Ultima Edukreasi Swasta Klarifikasi
144 Kementerian Kesehatan - Pemerintah Disetujui
145 Badan Ekonomi Kreatif BADAN EKONOMI KREATIF Pemerintah Ditolak
146 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat - Pemerintah Klarifikasi
147 Kabupaten Buton Tengah - Pemerintah Klarifikasi
148 Kabupaten Manggarai Barat UPTD DINAS KESEHATAN TENTANG Pemerintah Klarifikasi
149 Singgalang Trainning Centre Swasta Klarifikasi
150 Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional Swasta Disetujui
151 Badan Kepegawaian Negara BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA Pemerintah Ditolak
152 Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri - Pemerintah Klarifikasi
153 Kementerian Keuangan - Pemerintah Disetujui
154 PT PPMP Indonesia Swasta Disetujui
155 pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Swasta Ditolak
156 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Pemerintah Disetujui
157 - Pemerintah -
158 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. BUMN Klarifikasi
159 Kota Banjarmasin - Pemerintah Ditolak
160 Kabupaten Gorontalo PUSKESMAS TALAGA JAYA Pemerintah Ditolak
161 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau - Pemerintah Klarifikasi
162 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Disetujui
163 Kementerian Agama - Pemerintah Ditolak
164 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD DKI Jakarta Swasta Klarifikasi
165 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR Pemerintah Disetujui
166 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MOTIVASI (LPPM) Swasta Belum Terverifikasi
167 Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Pariwisata - Pemerintah Klarifikasi
168 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO - Pemerintah Klarifikasi
169 Kepolisian Negara Republik Indonesia - Pemerintah Klarifikasi
170 Kabupaten Nganjuk - Pemerintah Klarifikasi
171 Kabupaten Kulon Progo DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA Pemerintah Klarifikasi
172 Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Pemerintah Klarifikasi
173 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - Pemerintah Disetujui
174 LKPM IPWI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA Swasta Disetujui
175 Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar - Pemerintah Klarifikasi
176 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Ambon - Pemerintah Klarifikasi
177 Provinsi Kepulauan Riau - Pemerintah Disetujui
178 Kementerian Kesehatan - Pemerintah Disetujui
179 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Klarifikasi
180 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis - Pemerintah Klarifikasi
181 Balai Diklat Keuangan Makassar - Pemerintah Klarifikasi
182 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Swasta Disetujui
183 LEMBAGA PELAKSANA UJIAN JOs Swasta Disetujui
184 Lembaga Pelaksana Pelatihan PBJ Swasta Disetujui
185 Kota Payakumbuh - Pemerintah Klarifikasi
186 Kabupaten Banyumas - Pemerintah Ditolak
187 Kabupaten Kebumen KANTOR CAMAT PADURESO Pemerintah Ditolak
188 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN Pemerintah Disetujui
189 Kabupaten Buton Tengah RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Pemerintah Ditolak
190 Kota Banjarbaru - Pemerintah Ditolak
191 Kementerian Keuangan Pemerintah Disetujui
192 ULP RSUP NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO - Pemerintah Klarifikasi
193 Kota Bau-Bau SEKRETARIAT DPRD KOTA BAUBAU Pemerintah Ditolak
194 Kota Pematangsiantar - Pemerintah Ditolak
195 Kementerian Perhubungan - Pemerintah Ditolak
196 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK Pemerintah Disetujui
197 Lembaga Kebijakan Keuangan Dan Kebijakan Pemeri Swasta Klarifikasi
198 Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan - Pemerintah Klarifikasi
199 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Disetujui
200 Kota Metro - Pemerintah Klarifikasi
201 Kementerian Pertahanan YONIF 7 MAR (TNI AL) Pemerintah Disetujui
202 Kementerian Agama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BELITUNG Pemerintah Ditolak
203 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Purwokerto - Pemerintah Disetujui
204 Provinsi Sulawesi Tenggara BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA Pemerintah Ditolak
205 Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara - Pemerintah Ditolak
206 Pusat Diklat Nasional Swasta Disetujui
207 Pemerintah Kota Semarang - Pemerintah Disetujui
208 Kabupaten Konawe Kepulauan - Pemerintah Ditolak
209 lkp jaya negara Swasta Ditolak
210 NTS Swasta -
211 Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal - Pemerintah Klarifikasi
212 Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah (BPPKPD) Swasta Klarifikasi
213 Kementerian Kesehatan PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN Pemerintah Ditolak
214 Kementerian Pertanian - Pemerintah Disetujui
215 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah - Pemerintah Klarifikasi
216 Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah Disetujui
217 Kota Manado - Pemerintah Ditolak
218 Kabupaten Lombok Timur PT. ENERGI SELAPARANG Pemerintah Klarifikasi
219 Kabupaten Pati - Pemerintah Belum Terverifikasi
220 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal - Pemerintah Klarifikasi
221 BKPP Kota Denpasar - Pemerintah Belum Terverifikasi
222 Pemerintah Provinsi Jawa Timur DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Pemerintah Disetujui
223 Provinsi Sumatera Utara DINAS PENDIDIKAN PROVSU Pemerintah Klarifikasi
224 Kementerian Kelautan Dan Perikanan - Pemerintah Disetujui
225 Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP Fatmawati - Pemerintah Klarifikasi
226 Pemerintah Kab. Konawe Selatan DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIULTURA ( APBN ).. Pemerintah Ditolak
227 Pemerintah Provinsi Banten FORUM SILATURAHMI PONDOK PESANTREN Pemerintah Disetujui
228 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang - Pemerintah Disetujui
229 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Klarifikasi
230 Provinsi Kalimantan Selatan RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN PROVINSI KALSEL Pemerintah Disetujui
231 PT Pertamina Training & Consulting Swasta Klarifikasi
232 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Pemerintah Disetujui
233 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Pemerintah Ditolak
234 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Swasta Klarifikasi
235 BPSDM Hukum dan HAM - Pemerintah Klarifikasi
236 BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU - Pemerintah Klarifikasi
237 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah Disetujui
238 Lembaga Pelatihan Kompetensi Indonesia Swasta Disetujui
239 LPP Bayu Keren Swasta Ditolak
240 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Belum Terverifikasi
241 PT. MAKARTI MUKTI UTAMA Swasta Klarifikasi
242 DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Timur Swasta Disetujui
243 lpkp Swasta Ditolak
244 Kabupaten Pohuwato - Pemerintah Ditolak
245 Kementerian Keuangan Pemerintah Disetujui
246 Politeknik Negeri Lampung Swasta Disetujui
247 Kementerian Perindustrian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI YOGYAKARTA Pemerintah Disetujui
248 Balai Pendidikan dan Pelatihan VIII - Pemerintah Klarifikasi
249 Kota Tanjung Pinang - Pemerintah Ditolak
250 Kabupaten Pelalawan - Pemerintah Ditolak
251 Badan Ekonomi Kreatif - Pemerintah Ditolak
252 Provinsi Jambi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pemerintah Klarifikasi
253 Kementerian Pertahanan YONIF 7 MAR (TNI AL) Pemerintah Klarifikasi
254 Kementerian Pertahanan - Pemerintah Klarifikasi
255 Administrasi Pembangunan Setda Kota Baubau - Pemerintah Klarifikasi
256 Provinsi DKI Jakarta - Pemerintah Ditolak
257 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh - Pemerintah Klarifikasi
258 Diponegoro Smart Solution Swasta Disetujui
259 BKD DAN DIKLAT MESUJI - Pemerintah Klarifikasi
260 Kabupaten Musi Rawas Utara - Pemerintah Klarifikasi
261 LEMBAGA ANDALAS INSTITUT Swasta Disetujui
262 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah BIRO HUKUM Pemerintah Disetujui
263 Pemerintah Provinsi Papua DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG Pemerintah Disetujui
264 BKD Bidang Diklat Kutai Barat - Pemerintah Klarifikasi
265 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi - Pemerintah Klarifikasi
266 2525 Swasta Ditolak
267 Provinsi DKI Jakarta - Pemerintah Klarifikasi
268 Sekretariat Ditjen Penanganan Fakir Miskin - Pemerintah Klarifikasi
269 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru - Pemerintah Ditolak
270 Inovasi Pelatihan Indonesia Swasta Klarifikasi
271 Provinsi Maluku - Pemerintah Ditolak
272 Badan Ekonomi Kreatif BADAN EKONOMI KREATIF Pemerintah Belum Terverifikasi
273 Kota Jayapura - Pemerintah Klarifikasi
274 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Tengah - Pemerintah Klarifikasi
275 Kota Denpasar DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR Pemerintah Ditolak
276 Kabupaten Bondowoso - Pemerintah Ditolak
277 Provinsi Sumatera Utara DINAS PENDIDIKAN PROVSU Pemerintah Ditolak
278 Lembaga Pendidikan Bushindo Swasta Ditolak
279 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau - Pemerintah Klarifikasi
280 Kota Yogyakarta KECAMATAN JETIS Pemerintah Ditolak
281 Kota Pekalongan - Pemerintah Klarifikasi
282 Kabupaten Bandung Barat - Pemerintah Klarifikasi
283 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Klarifikasi
284 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes - Pemerintah Disetujui
285 Dewan Perwakilan Rakyat SEKRETARIAT JENDERAL Pemerintah Ditolak
286 Pemerintah Provinsi Bengkulu Pemerintah Disetujui
287 LPPAPSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga - Pemerintah Disetujui
288 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI - Pemerintah Klarifikasi
289 Lembaga Jaya Selalu Swasta Disetujui
290 - Pemerintah -
291 Kabupaten Kuningan - Pemerintah Ditolak
292 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN INDONESIA Swasta Klarifikasi
293 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO - Pemerintah Klarifikasi
294 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara - Pemerintah Klarifikasi
295 Lembaga Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Swasta Ditolak
296 Kabupaten Seram Bagian Barat - Pemerintah -
297 Badan Pusat Statistik Pemerintah Disetujui
298 Kota Parepare Swasta Disetujui
299 Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir - Pemerintah Klarifikasi
300 Paban VI Slog TNI AD - Pemerintah Klarifikasi
301 Provinsi Aceh KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI ACEH Pemerintah Ditolak
302 Kota Pontianak DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Pemerintah Ditolak
303 PUSAT STUDI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (PSPED) Swasta Klarifikasi
304 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU Pemerintah Ditolak
305 Kementerian Agama - Pemerintah Disetujui
306 Provinsi Sumatera Selatan - Pemerintah Ditolak
307 Kabupaten Aceh Besar DINAS PETERNAKAN Pemerintah Ditolak
308 MICE EDUTAINMENT MEDIA Swasta Klarifikasi
309 BKD Kota Jambi - Pemerintah Ditolak
310 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Pemerintah Disetujui
311 Pemerintah Provinsi NTB PEMERINTAH Disetujui
312 Kementerian Keuangan LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pemerintah Disetujui
313 Balai Diklat Keuangan Palembang - Pemerintah Klarifikasi
314 Yayasan Imran Ganie Education Swasta Klarifikasi
315 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah Disetujui
316 Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis Indonesi Swasta Ditolak
317 Kabupaten Boven Digoel - Pemerintah Ditolak
318 Kabupaten Rembang PUSKESMAS REMBANG 1 Pemerintah Ditolak
319 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI DITJEN PKTRANS - DIREKTORATPELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI Pemerintah Ditolak
320 Badan Ekonomi Kreatif - Pemerintah Ditolak
321 Kementerian Pertahanan - Pemerintah Klarifikasi
322 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Disetujui
323 FEI Training Swasta Klarifikasi
324 Kabupaten Jember - Pemerintah Ditolak
325 Kabupaten Jembrana - Pemerintah Ditolak
326 Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan Swasta Belum Terverifikasi
327 Provinsi DKI Jakarta - Pemerintah Ditolak
328 Politeknik Negeri Malang - Pemerintah Klarifikasi
329 Kota Yogyakarta KECAMATAN JETIS Pemerintah Ditolak
330 Kabupaten Kutai Barat DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Pemerintah Klarifikasi
331 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
332 PT Inixindo Widya Iswara Nusantara Swasta Klarifikasi
333 Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Pemerintah Klarifikasi
334 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Pemerintah Klarifikasi
335 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Pemerintah Klarifikasi
336 Kota Sukabumi DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pemerintah Klarifikasi
337 Angkah Acitya Abadi Swasta Ditolak
338 PT Lutar Teknologi Mandiri Swasta Ditolak
339 Badan Diklat Provinsi Bali - Pemerintah Disetujui
340 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DIREKTORAT PERENCANAAN Pemerintah Disetujui
341 Badan Diklat Provinsi Banten - Pemerintah Klarifikasi
342 Bagian Kepegawaian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Baubau - Pemerintah Disetujui
343 Badan Intelijen Negara Swasta Disetujui
344 - Pemerintah -
345 Arsip Nasional Republik Indonesia ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Pemerintah Disetujui
346 Kementerian Ketenagakerjaan - Pemerintah Klarifikasi
347 SDM SATUAN III PELOPOR - Pemerintah Klarifikasi
348 Kabupaten Karo KANTOR CAMAT TIGA BINANGA KABUPATEN KARO Pemerintah Klarifikasi
349 Kepolisian Negara Republik Indonesia PUSDIK SABHARA Pemerintah Ditolak
350 Kabupaten Asmat DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ASMAT Pemerintah Ditolak
351 Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah Disetujui
352 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Disetujui
353 Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN - Pemerintah Klarifikasi
354 Kabupaten Alor BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU Pemerintah Ditolak
355 Kementerian Luar Negeri KONSULAT JENDERAL RI DI DAVAO CITY Pemerintah Ditolak
356 Atap Kita Swasta Klarifikasi
357 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Disetujui
358 BADAN DIKLAT KAB. MUNA - Pemerintah Ditolak
359 Kabupaten Seram Bagian Timur - Pemerintah Ditolak
360 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - Pemerintah Klarifikasi
361 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Indonesia Mandiri ( LAPPIM ) Swasta Klarifikasi
362 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Klarifikasi
363 Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) - Pemerintah Ditolak
364 ICON TRAINING CENTER Swasta Disetujui
365 Badan Koordinasi Penanaman Modal - Pemerintah Klarifikasi
366 Pemerintah Provinsi Jawa Barat BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT Pemerintah Disetujui
367 Kabupaten Pekalongan - Pemerintah Ditolak
368 LEMINDO Swasta Belum Terverifikasi
369 Kabupaten Bombana KELURAHAN KASABOLO Pemerintah Ditolak
370 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU Pemerintah Klarifikasi
371 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Bone Bolango - Pemerintah Klarifikasi
372 Badan Pengawas Pemilu - Pemerintah Klarifikasi
373 Kementerian Dalam Negeri - Pemerintah Klarifikasi
374 Kota Ambon - Pemerintah Ditolak
375 Lembaga Pemberdayaan Rakyat Nusantara Swasta Disetujui
376 Pusdiklat Pegawai Kemnaker - Pemerintah Klarifikasi
377 Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - Pemerintah Belum Terverifikasi
378 Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Disetujui
379 Kementerian Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Disetujui
380 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Disetujui
381 BPSDM Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI - Pemerintah Klarifikasi
382 Kepolisian Negara Republik Indonesia - Pemerintah Ditolak
383 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Pemerintah Ditolak
384 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pemerintah Disetujui
385 Pama Training Center Swasta Klarifikasi
386 Kabupaten Bulukumba BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) Pemerintah Klarifikasi
387 PT. PLN (Persero) WILAYAH NTT - Pemerintah Klarifikasi
388 Pemerintah Provinsi Maluku BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Pemerintah Disetujui
389 Arsip Nasional Republik Indonesia - Pemerintah Belum Terverifikasi
390 Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan Daerah (P2KPD) Swasta Klarifikasi
391 PJK3 PT. GEO MANDIRI KREASI Swasta Ditolak
392 Bagian Kepegawaian Setda Kab. Pulau Taliabu - Pemerintah Klarifikasi
393 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Pemerintah Disetujui
394 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Disetujui
395 ULP Kabupaten Magelang - Pemerintah Disetujui
396 Lembaga Sosial Bogor Swasta Disetujui
397 NTS Swasta -
398 Kabupaten Lampung Barat DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pemerintah Ditolak
399 Kementerian Pertahanan - Pemerintah Belum Terverifikasi
400 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara - Pemerintah Klarifikasi
401 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - Pemerintah Ditolak
402 Kabupaten Sigi KECAMATAN DOLO Pemerintah Ditolak
403 PT. Inixindo Persada Rekayasa Komputer Swasta Klarifikasi